RUMAH PERISAI, RUMAH BESAR DPN PERKASA RI, PERKUMPULAN TUKANG BERBASIS KOMUNITAS.

DPN-PERKASA, Sebagai Lembaga Independen, Mitra Pemerintah,sesuai amanat UU No 2 Th 2017, mengamanatkan agar setiap Proyek Pemerintah atau Swasta wajib mempekerjakan Tukang bersertifikat. Dan keberadaan  Lembaga DPN Perkasa RI, disuport oleh Menteri PUPR, Menteri Tenaga Kerja (KEMNAKER) selaku Pembina dan Kepala Staft Kepresidenan Pak Muldoko. 

Dewan Pertukangan Nasional (DPN-PERKASA) yang merupakan Asosiasi profesi tukang bangunan, berbetuk Perkumpulan yang didirikan pada tanggal 17 Mei 2019, berdasarkan Akta Notaris No. 6 dihadapan Notaris Ferry Gustiawan, SH. dan SK KEMENKUMHAM NOMOR AHU-0005715.AH.01.07.TAHUN 2019 dengan NPWP: 91.666.901.3-017.000. Pengurus Bedeng Pusat DPN PERKASA dan dari PBD dari 30 Provinsi yang dilantik oleh Menteri PUPR di Auditorium Gedung PUPR pada tanggal 21 September 2019.  Mengenai  Pengurus Bedeng Daerah – DPN Karangasem sesuai dengan SK dari Ketua DPN Pusat, dengan Nomor 10039/SK-XXII/PBP-DPN PERKASA/I/2022, tertanggal,14 Januari 2022, dengan kepengurusan (terlampir), dan sudah terdaftar di BakesbangPol Karangasem (SKT) dengan nmr:220/RG/36/III/2021,18 Maret 2021 dan dipertegas dg Surat Keterangan   220/539/V/Poldagri/BakesbangPol, 24 Mei 2022,

Sesuai dengan Visi dan Misi Dewan Pertukangan Nasional (DPN), Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Unggul dengan Skil/ Ketrampilan dengan dikuatkan dengan Sertifikat Ketrampilan/ Tukang, sehingga sesuai dengan Amanat UU Jasa Kontruksi no 2 tahun 2017, dengan PP No22/2020 dan PP No 14/2021. Untuk mempercepat amanat UU dan PP tsb, Gubernur diberapa Daerah diluar Bali telah mengeluarkan Surat Edaran kepada Bupati agar menggunakan Tenaga Tukang bersertifikat setiap kegiatan Proyek Pemerintah dengan sumber Pembiayaan APBN,APBD I atau II, Anggaran Dana Desa, termasuk Pekerjaan Proyek Swasta dan Kontruksi Bangunan Pribadi . Hal ini disamping melindungi Tukang Lokal, tentu akan membuka  lapangan kerja yang lebih besar dan lebih luas, termasuk peluang kerja keluar Negeri dan Tukang mendapat perlindungan Kerja K3. dan jika tidak menggunakan Tukang bersertifikat pemilik Proyek,Owner, Penyedia Jasa, Rekanan dan Tukang bisa dikenakan teguran, peringatan, sangsi administrasi, dan bisa dikenakan denda.

SK. PENGURUS PBD.DPN PERKASA RI KAB.KARANGASEM

PENGURUS DPN PERKASA RI,PBD KARANGASEM

I Komang Sugiarta,ST

KETUA

I Ketut Sugiarta,ST

Sekretaris

I Komang Sucipta Berata

Bendahara

Kirim Pesan
1
Perlu Info Klik
Hallo, apa yg bisa dibantu